June 16, 2021

Gina Classics

Gina Classic Blog

Komisi IX DPR Minta Seluruh Proses Vaksinasi Berjalan Transaparan

Pemerintah melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menjanjikan Vaksinasi massal akan dimulai pada November 2020. Vaksin yang dipesan adalah produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics dari China itu akan disuntikkan kepada berbagai lapisan masyarakat dengan rentan usia 19 59 tahun. Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta proses pengadaan vaksin Covid 19 harus transparan dan tidak ada yang ditutup tutupi.

"Semua prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization) maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat. Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar aman atau tidaknya vaksin ini? Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk," kata Netty melalui keterangannya, Kamis (22/10/2020). Selain itu, menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, pemerintah juga harus transparan terkait penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid 19. "Penggunaan anggaran untuk pengadaan vaksin juga harus transparan mengingat ini adalah anggaran sekaligus amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel. Berapa harga vaksinnya, berapa yang harus dibayar masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan ini harus jelas," ujarnya.

"Pemerintah berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detil. Dan sepantasnya pengadaan vaksin ini semata mata untuk melindungi rakyat dari pandemi Covid 19 dan bukan untuk dijadikan proyek oleh orang orang yang punya kepentingan," imbuhnya. Lebih lanjut, Netty mengingatkan agar pemerintah terus menjaga dan mengetatkan protokol kesehatan meskipun dilakukan vaksinasi secara massal. "Harus ada edukasi yang turun langsung ke masyarakat bahwa vaksinasi tidak berarti bebas Covid 19, pemerintah harus mampu mengantisipasi euforia masyarakat. Penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat, jangan sampai gara gara euforia vaksin ini kebiasaan 3M dan 3T menjadi ambyar," pungkas Netty.